Rapat Koordinasi Pelayanan Dasar dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal


  Selasa, 23 Januari 2018 Kegiatan DITJENPDT

JAKARTA - Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar di daerah tertinggal, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pada Selasa (23/1) di Ruang Rapat lantai 6 Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Target RPJMN tahun 2019 terkait pengentasan 80 daerah tertinggal sampai dengan saat ini menjadi evaluasi bersama agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Saat ini pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal masih rendah, pengangguran dan kemiskinan masih dibawah target.

Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Rafdinal menjelaskan bahwa untuk mencapai target 80 daerah tertinggal terentaskan, pelayanan kebutuhan dasar menjadi hal yang penting, karena terdapat irisan antara pelayanan dasar dengan kriteria daerah tertinggal.

“Daerah tertinggal memerlukan peningkatan pemenuhan pelayanan dasar. Untuk memenuhi pelayanan dasar diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dengen pemerintah daerah,” ujar Rafdinal.

Selain itu alokasi anggaran perlu juga memperhatikan penyebab ketertinggalan suatu daerah, agar tepat sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Dalam rapat koordinasi ini hadir Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal DAN Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Sosial.