Sinergitas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


  Sabtu, 03 Nopember 2018 Kegiatan DITJENPDT

Pembangunan di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal harus dilakukan berdasarkan faktor ketertinggalan suatu daerah, sehingga pemerataan pembangunan bisa terwujud. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo saat membuka Rapat Sinkronisasi Data Perencanaan Menu Kegiatan dan Lokasi antar UKE I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, Jumat (2/11).

“Intervensi (bantuan) harus dilakukan di daerah yang paling tertinggal, jangan sampai ada daerah yang sudah berpotensi entas dari daerah tertinggal tapi mendapatkan intervensi yang lebih banyak dibandingkan daerah yang paling tertinggal,” ujar Samsul.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 terdapat 122 kabupaten daerah tertinggal yang ada di Indonesia. Dalam Perpres tersebut disebutkan, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

“Daerah tertinggal yang sedikit mendapatkan intervensi, bisa disiasati melalui pengalokasian DAK (Dana Alokasi Khusus). Selain itu masih banyak sumber pendanaan lainnya yang bisa dijadikan sebagai intervensi pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal,” tambah Samsul.

Hal tersebut senada dengan pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Mukhlis. Menurutnya dana desa yang alokasinya meningkat tiap tahun bisa dijadikan sebagai instrumen dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal.

“Dana desa bisa menjadi salah satu intervensi dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa-desa yang ada di daerah tertinggal,” ucap Mukhlis dalam paparannya.

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja Eselon I Kemendes PDTT bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga tahun 2019 terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal yang diatur melalui Kepres Nomor 26 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Aisyah Gamawati dalam kesempatan yang sama menyebutkan terdapat 8 kabupaten intervensi yang sinergis dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

“Ada 8 kabupaten yang menjadi fokus pengembangan Prukades (produk unggulan Kawasan perdesaan), yaitu Kabupaten Alor, Rote Ndao, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Pulau Morotai, dan Kabupaten Supiori yang menjadi lokasi intervensi dari Ditjen PDT dan Ditjen PDTu untuk tahun 2019,” terang Aisyah.

Sedangkan untuk kawasan transmigrasi, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Arif Pribadi menyebutkan bahwa ada kawasan transmigrasi yang masuk dalam kategori daerah tertinggal.

“Ada 40 kabupaten yang diintervensi oleh Ditjen PKTrans yang masuk dalam kategori daerah tertinggal,” ujar Arif.

Untuk tahun 2019 sendiri, menurut Kepala Biro Perencanaan, Muhammad Rizal yang turut menjadi narasumber dalam acara rapat tersebut, direncanakan 2 lokus prioritas pembangunan Kemendes PDTT yang berlokasi di daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Sumbawa.

Dengan adanya identifikasi dan kesepakatan antar Unit Kerja Eselon I Kemendes PDTT terkait lokasi prioritas dan menu yang tepat diharapkan mampu memperbaiki faktor dominan penyebab kertertinggalan suatu daerah tertinggal. Sehingga target 80 kabupaten daerah tertinggal terentaskan, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 dapat terwujud. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Ditjen PDT, Razali saat memaparkan materinya.

"Kegiatan dari Ditjen PDT perlu disinkronisasikan dengan kegiatan UKE I lainnya, khususnya kegiatan yang lokasinya di daerah tertinggal," ujar Razali.

Selanjutnya Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Rafdinal menyampaikan bahwa 3 tahun pasca entas, kabupaten tersebut masih mendapatkan pengawalan dari Ditjen PDT, agar diharapkan daerah tertinggal yang sudah terentaskan tersebut tidak masuk kembali dalam kategori daerah tertinggal.