Stunting Tinggal 30,8%


  Rabu, 24 Oktober 2018 Berita DITJENPDT

JAKARTA - Empat tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menunjukkan hasil kerja yang cukup menggembirakan, khususnya dalam bidang kesehatan dan sumber daya manusia. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 memperlihatkan prevalensi bayi berusia maksimal dua tahun yang menderita gangguan pertumbuhan otak dan panjang badan (stunting) tinggal 30,8% dibanding data Riskesdas 2013 yang mencapai 37,2%. Mengacu data Riskesdas 2013, Indonesia menempati posisi keempat di dunia dengan jumlah penderita stunting terbanyak, setelah India, Pakistan, dan Nigeria.

Kenyataan tersebut membuat Presiden Joko Widodo memerintahkan 22 kementerian/lembaga secara bersama-sama menangani stunting. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 50 triliun untuk menangani kasus tersebut.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden, Brian Sriprahastuti dalam dialog terbatas bertema “Angka Stunting yang Tinggi Terlalu Penting untuk Diabaikan demi Generasi Mendatang” yang diselenggarakan Suara Pembaruan di Jakarta, Senin (22/10), menyatakan pemerintah berkomitmen untuk mengurangi penderita stunting. Pada akhir 2019, pemerintah menargetkan prevalensi stunting mencapai 28%.

“Saya optimistis kita bisa kurangi stunting, karena saat ini sebanyak 22 kementerian/lembaga bersama-sama menangani stunting,” katanya.

Selain Brian Sriprahastuti, dialog terbatas yang dipandu Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan, Primus Dorimulu, juga diikuti Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemko PMK, Sigit Priohutomo, Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan PDTT Samsul Widodo, Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan, Doddy Izwardy, Plt Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Tetty Helfery Sihombing, Kasubdit Pemberdayaan Gizi Masyarakat Bappenas, Entos Zaenal, Deputy Director Research and Development BPJS Kesehatan, Andy Afdal, komisioner KPAI, Rita Pranawati, dokter Damayanti R Syarif, Widya Habibie, serta pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Edie Haryoto.

Menurut Bria, langkah pemerintah pusat untuk menurunkan jumlah penderita stunting juga harus diikuti pemerintahan di daerah, khususnya aparat desa. Warga yang tinggal di desa lebih berpeluang menderita stunting, karena faktor asupan gizi dan sanitasi yang belum sepenuhnya bagus. Meski demikian, bukan berarti kelompok masyarakat kaya dan tinggal di daerah perkotaan bebas stunting. Data yang ada menunjukkan sekitar 29% bayi yang lahir di keluarga kaya, juga menderita stunting. Selain itu, 33% bayi yang lahir di wilayah perkotaan juga menderita stunting.


"Stunting tidak hanya terjadi pada keluarga miskin, tetapi juga keluarga kaya. Pada keluarga kaya, stunting umumnya disebabkan pola asuh, seperti tidak memberikan ASI eksklusif (hanya ASI selama 6 bulan) sampai anak berusia 2 tahun, dan anak sakit, sehingga asupan gizi tidak bisa diserap tubuh. Isu stunting ini multisektor, sehingga harus dikerjakan bersama-sama,” katanya.

Prioritas

Lebih jauh dikatakan, data Riskesdas 2018 menunjukkan penurunan penderita stunting, rata-rata 1,2 persen per tahun selama 2013 sampai 2018.

“Hasil Riskesdas terbaru ini belum diluncurkan secara resmi, tetapi sudah masuk dalam laporan empat tahunan kepemimpinan Presiden Jokowi. Mungkin dalam waktu dekat akan diluncurkan,” kata Brian.

Menurutnya, stunting menjadi isu prioritas dan fokus dari pemerintahan Jokowi. Sejumlah upaya sudah dilakukan untuk menanggulanginya. Misalnya, melaksanakan program padat karya tunai dengan prioritas di 1.000 desa di 100 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tinggi sejak awal 2018 hingga 2019. Sedikitnya ada 22 kementerian dan lembaga yang memiliki program di tingkat desa diintegrasikan dengan program padat karya dan dana desa.

Kemudian meningkatkan jumlah sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) setiap tahun. Ada juga program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu bantuan pangan dari pemerintah berupa beras dan telur bagi keluarga miskin. Pemerintah juga menargetkan BPNT sebanyak 10 juta keluarga hingga akhir 2018.

Namun, lanjut, Brian, penanganan stunting masih menemui sejumlah kendala. Salah satu kendala adalah jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, terdiri dari banyak suku dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Dengan kompleksitas seperti itu, menurutnya, kurang tepat apabila penanganan stunting di Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

Menurutnya, penurunan prevalensi stunting sebesar 6,4 persen selama lima tahun adalah keberhasilan luar biasa dari pemerintahan Jokowi-JK, dan patut diapresiasi. Meski penurunan ini belum sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu di bawah 20%, menurutnya, dengan komitmen tinggi dari pemda, angka tersebut ke depan bisa dicapai.

Persoalan stunting, lanjutnya, bukan hanya urusan pemerintah pusat, tetapi justru lebih banyak merupakan urusan pemerintah daerah. “Bagaimana pemerintah daerah sampai ke desa-desa memanfaatkan dana desa untuk mengatasi stunting di daerahnya. Saya optimistis angka stunting bisa kita turunkan drastis, karena program yang ada tinggal dilanjutkan saja. Yang penting sekarang komitmen pemda dan desa-desa untuk memanfaatkan dana desa yang ada,” katanya.

Sumber: Beritasatu