Ditjen PDT Gelar Rakor dengan Daerah, bahas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


  Senin, 22 Oktober 2018 Kegiatan DITJENPDT

JAKARTA - Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal (Direktorat PIDT), Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT) melalui Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi tentang Finalisasi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) 2020 Tahun Anggaran 2018 pada 18-20 Oktober 2018.

Rapat koordinasi ini dihadiri perwakilan Satuan Kerja Penyusun Dokumen RAD-PPDT 2020 TA 2018 dari 24 provinsi se-Indonesia. Direktur PIDT, Rafdinal membuka acara tersebut pada Kamis malam (18/10) dan dilanjutkan dengan paparan dari Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan, Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo dengan judul Integrasi Perencanaan Pusat-Daerah dalam PPDT.

“Dokumen RAD-PPDT seharusnya berisi program/kegiatan yang mendukung transformasi daerah tertinggal menjadi daerah maju, salah satunya dengan mengembangkan keunggulan kompetitif dari daerah tersebut melalui penguatan substansi pada tiga bagian yaitu analisis ketertinggalan, analisis isu strategis, dan analisis tematik,” ujar Sumedi.

Hari kedua, Jumat (19/10) dimulai dengan paparan dari Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Wahyu Suharto. Dalam paparannya Wahyu menyampaikan bahwa dokumen RAD-PPDT harus disusun secara terintegrasi dengan RKPD, RPJMN, Renstra, dan Renja Daerah.

“Program/kegiatan yang dilakukan di daerah dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal harus sesuai dengan wewenang tiap level pemerintahan sehingga sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelas Wahyu.

Pada Rapat Koordinasi ini juga dilakukan asistensi penyusunan naskah dokumen RAD-PPDT 2020 TA 2018 dan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Satker Dana Dekonsentrasi Penyusunan Dokumen RAD-PPDT 2020 TA 2018 dengan melakukan diskusi lebih inten terkait substansi yang dituangkan dalam dokumen RAD-PPDT melalui mekanisme desk agar diskusi lebih efektif dan interaktif. Selain itu terdapat juga desk yang memfasilitasi tim pemerintah provinsi untuk berkonsultasi terkait laporan keuangan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo mengatakan, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal bisa dilakukan melalui ekonomi digital atau e-commerce. Sebut saja seperti penjualan alpukat mentega asal Soe melalui marketplace regopantes, kemudian Smart Farming di Kabupaten Situbondo dan digitalisasi pemeriksaan kehamilan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi di Provinsi Banten.

Rapat Koordinasi ditutup oleh Kepala Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah, Nur Indah Wahyuningsih dengan hasil rapat yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan sebagai Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) agar Penyusunan Dokumen RAD-PPDT 2020 TA 2018 selesai tepat waktu.