Kemendesa PDTT Targetkan Pengentasan 80 Kabupaten Tertinggal


  Senin, 05 Maret 2018 Berita DITJENPDT

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menargetkan pengentasan 80 kabupaten tertinggal sampai akhir tahun 2019 nanti.

Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendesa PDTT, Samsul Widodo, mengatakan, agar pengentasan berjalan lancar maka tiap-tiap kabupaten akan didorong melakukan pembangunan berdasarkan karakteristik ketertinggalannya masing-masing.

"Kalau ada yang karakteristiknya infrastruktur atau ekonomi maka akan diarahkan ke sana sesuai isu besarnya," kata Samsul kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/2).

Samsul menjelaskan, pemerintah juga akan mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan desanya secara swakelola tanpa keterlibatan kontraktor.

Tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan langsung manfaat dari pembangunan daerahnya melalui dana desa seperti upah keterlibatan pembangunan ataupun pemanfaatan material yang biasa mereka buat dengan menggunakan bahan-bahan lokal.

"Masyarakat yang biasa membuat batu bata atau mengumpulkan batu kali bisa ikut mendapatkan manfaatnya," jelas Samsul.

Terkait prioritas pemanfaatan dana desa, Samsul menjelaskan, Kemendesa masih berfokus pada pengembangan program unggulan kawasan desa (Prukades), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pembangunan embung desa, dan pembangunan sarana olahraga desa.

Namun, pada tahun ini Kemendesa memang lebih mengutamakan program padat karya tunai yang masih berkaitan dengan empat prioritas di atas. "Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Makanya Pak Menteri Eko Putro Sandjojo sering ke daerah untuk memantau padat karya tunai," ujar Samsul.

Terkait masih ada kepala desa yang menyalahgunakan wewenangnya atas dana desa untuk kepentingan pribadi, Samsul menegaskan Kemendesa akan terus bersinergi dengan aparat fungsional dari unsur pemerintah provinsi, BPKP, KPK, dan satuan petugas dana desa untuk mengawasi pelaksanaannya.

"Kami juga bekerjasama dengan media massa agar turut mengawasi penggunaan dana desa, jadi bukan hanya memberitakannya saja tetapi juga ikut mengawasi langsung," pungkas Samsul.